Senin (21/10), AHY resmi dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Sebelumnya ia menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. 

Latar belakang militernya juga turut mempengaruhi visi dan strateginya dalam pembangunan infrastruktur. Sebagai putra dari Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono, AHY telah menunjukkan potensi besar dalam arena politik.

Prestasinya dalam pemberantasan mafia tanah serta implementasi sertifikat elektronik di kantor-kantor pertanahan telah mencatat capaian signifikan selama masa jabatannya sebagai Menteri Agraria.

Di masa jabatannya sebagai Menteri Agraria, AHY sudah menunjukkan kemampuan transformasi sistem administrasi pertanahan nasional. Sekarang, di posisi barunya, diharapkan bisa melahirkan revolusi digital dalam pengelolaan infrastruktur. Dengan implementasi teknologi modern, AHY siap mengoptimalkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek-proyek strategis.

Sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, AHY diharapkan bisa meluncurkan program-program baru yang fokus pada infrastruktur strategis seperti jalan tol, bandara, dan proyek-proyek energi alternatif. Visinya untuk meningkatkan konektivitas dan integrasi ekonomi regional diharapkan bisa membantu percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Meski dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, AHY pasti akan menghadapi tantangan-tantangan fungsional yang signifikan. Mulai dari permasalahan teknis proyek-proyek infrastruktur hingga isu-isu politis yang berkembang di tengah masyarakat, setiap langkah yang diambilnya harus tepat guna dan responsif terhadap kebutuhan publik.